JATENG.NET, MAGELANG - Reformasi birokrasi yang terus terjadi sudah semestinya membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada publik menuju ke arah pelayanan yang semakin prima.
Pemberian pelayanan publik yang prima oleh aparatur negara (as public servant) akan menciptakan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Good Governance.
Memberikan pelayanan yang baik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya peraturan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan dari sisi masyarakat adalah pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pelayanan publik yang memuaskan dari sisi pemerintah adalah pelayanan yang dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
Efektif dan efisien bagi pemerintah memiliki arti bahwa ketika menjalankan program kerja memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, pemerintah dapat mendayagunakan sumber daya (anggaran, fasilitas, SDM) yang tersedia secara efisien dalam rangka meminimalisir atau mencegah terjadinya pemborosan sumber daya.
Good Governance merupakan sebuah prinsip ideal yang dapat diupayakan oleh Pemerintah untuk dilakukan dalam memperbaiki pola penyelengaraan layanan publik mewujudkan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP diantaranya yaitu: partisipasi, rule of law, responsif, efisien, efektif, akuntabilitas, transparansi, equity, strategic vision, dan consensus orientatition.
Masalah pelayanan publik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Governance yang biasa terjadi dan kerap dilaporkan oleh masyarakat adalah ketika aparatur negara memiliki kinerja yang buruk seperti pelayanan yang berbelit-belit, pelayanan lama, pelayanan tidak professional, pelayanan dengan ketidakpastian waktu serta masalah dalam memberikan pelayanan lainnya.
Apabila masalah-masalah tersebut tidak segera dijadikan pengalaman untuk memperbaiki pemberian layanan, maka penyelengaraan pelayanan publik yang prima dan berkualitask tidak mampu untuk diwujudkan.
Berangkat dari pengalaman berbagai masalah yang kerap terjadi berkaitan dengan pelayanan publik yang kurang baik dan jauh dari prinsip-prinsip Good Governance, Dyahayu Rizka Rahmalia dari Program Studi Administrasi Publik selaku anggota KKN TIM II UNDIP Tahun 2023-2024 Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang pada hari Kamis (15/08/24) telah berhasil menyelesaikan dan menyerahkan program keilmuan (Monodisiplin) I yaitu membuat “informasi publik digital terkait alur dan persyaratan mendapatkan pelayanan administrasi sesuai prinsip Good Governance” kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ngablak.
 |
| Gambar 1. Tampilan Barcode dan Linktree Pelayanan Administrasi Digital |
Dengan mengklik hanya dengan 1 (satu) kali saja setelah melakukan scan barcode, selanjutnya masyarakat akan menerima tampilan seperti yang terlihat pada gambar 1.
 |
| Gambar 2. Penyerahan Standing Banner Informasi Alur Layanan Administrasi Desa Ngablak |
Apabila masyarakat ingin mengetahui informasi persyaratan berkas administrasi yang dibutuhkan tanpa harus bertanya secara langsung mendatangi ke kantor desa, masyarakat bisa menekan klik pada pilihan paling atas yang bertuliskan ‘informasi pelayanan berkas administrasi” dan selanjutnya masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi persyaratan berkas administrasi via online dari rumah.
Apabila terjadi kebingungan dan perlu komunikasi jarak jauh by WhatssApp, telah tersedia pada pilihan yang berada di tengah sebagai Hotline nomor yang dapat dikirimi pesan pertanyaan dari masyarakat desa.
Harapannya dari inovasi informasi pelayanan administrasi secara digital ini mampu memudahkan masyarakat di dalam menyiapkan berkas administrasi secara efektif dengan waktu yang efisien.
Tidak ada lagi masyarakat yang bolak-balik antri di kantor desa hanya untuk bertanya terkait syarat berkas apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan begitu, proses penyelesaian kebutuhan layanan administrasi menjadi lebih cepat tertangani. Mengingat sebelumnya, informasi berkas persyaratan administrasi hanya diinformasikan pada selembar kertas HVS secara offline di Kantor Desa Ngablak.
 |
| Gambar 3. Penyerahan Maklumat Pelayanan Publik dan Struktur Organisasi kepada Kepala Desa Ngablak |
Pada saat observasi awal ke Kantor Desa Ngablak, Dyahayu Rizka Rahmalia KKN TIM II UNDIP Tahun 2023-2024 belum melihat ketersediaan maklumat pelayanan publik di Kantor Desa Ngablak. Maklumat pelayanan publik yaitu sebuah pernyataan tertulis yang memuat rincian kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Maklumat pelayanan publik merupakan salah satu bentuk penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, struktur organisasi di kantor desa juga dibutuhkan masyarakat desa tetapi belum tersedia.
Masyarakat desa membutuhkan informasi struktur organisasi untuk memudahkan mereka di dalam mencari nama dan wajah pegawai kantor desa yang dibutuhkan untuk mendapatkan jenis layanan tertentu sesuai jabatan tugas pegawai.
